Paling menarik dibicarakan akhir-akhir ini adalah fenomena Presiden Joko Widodo (Jokowi), atau peristiwa apapun tentang kiprahnya dalam kehidupan politik di negeri ini. Ketika Jokowi akan mengakhiri masa jabatannya sebagai presiden, proef baloon atau semacam test, dilemparkan oleh kerabat politiknya: bagaimana jika jabatan Presiden Joko Widodo diperpanjang masa menjadi tiga periode. Reaksi bermunculan menolaknya. Tidak menyerah sampai di situ, muncul isu bahwa untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi, pemilihan umum akan ditunda karena berbagai kendala. Reaksi bermunculan lagi. Memang dibalik semua proef baloon ini, Jokowi memberikan kesan dia sebetulnya tidak ingin memperpanjang kekuasaannya yang bertentangan Undang-Undang. Itu sekedar rumor politik. Namun yang terjadi tidak demikian, Jokowi terlihat tidak sabar menjelang masa jabatannya berakhir pada periode kedua. Dia mulai “cawe-cawe” mempromosikan calon presiden yang akan cocok menjadi penggantinya. Apa yang terjadi sebetulnya? Rumor mengatakan, Jokowi sedang mencari “perpanjangan tangan”, agar ia tetap lanjut menggenggam kekuasaan, setidaknya king maker dalam kekuasaan?
Ada yang jeli mengatakan, Jokowi ikut menganut konsep kekuasaan orang Jawa, seperti dua orang pendahulunya : Soekarno dan Soeharto. Apa itu? Menurut beberapa pakar di Indonesia dan asing, konsep kekuasaan orang Jawa, tidak berhubungan dengan adanya legitimasi atau tidak. Karena kekuasaan yang dimiliki, sifatnya ilahiah. Lihatlah raja Jawa masa lalu yang merasa kekuasaan yang diperolehnya memang sebuah takdir, karena berasal dari “wahyu” yang diterimanya. Demikianlah Pangeran Diponegoro dikabarkan pergi bertapa menunggu wahyu dari Sultan Agung. Dalam konsep kekuasaan Jawa, tidak ada ketentuan jika kekuasaan itu sifatnya sementara atau tidak. Secara moral bagi raja Jawa, tidak ada keraguan lagi, jika kekuasaan sudah digenggam, tidak ada urusan orang lain mempersoalkannya.
Walaupun bukan dari wangsa Kerajaan Mataram, Bung Karno mengukuhkan dirinya sebagai presiden seumur hidup, Presiden Soeharto anak petani dari Kemusuk, dengan segala strategi, bisa memangku kekuasaan lebih dari dua puluh tahun sampai merasa “kapok” dan mengundurkan diri. Perbedaan Bung Karno dan Jokowi, Bung Karno mempunyai kharisma yang luar biasa, dia adalah salah seorang pendiri bangsa ini, kenyang dengan penderitaan dalam penjara untuk bangsanya, dia adalah proklamator bersama Bung Hatta. Soeharto idem ditto, adalah Jenderal Besar, berkharisma di antara jenderal dan petinggi militer lainnya. Dua puluh tahun lebih memimpin negara dengan sistem otoritarian. Tetapi Jokowi siapa? Ia mulai kariernya sebagai pengusaha menengah, menjadi Walikota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta, kemudian menperoleh rezeki menjadi presiden, melalui “pemilihan umum”.
Ada sinyalemen lain yang mengatakan, kenapa Jokowi ingin melanggengkan kekuasaannya? Kemungkinan karena Jokowi pernah merasa terhina disebut “petugas partai”. Karena itu, untuk menaikkan status dirinya dan untuk memiliki kekuatan karena pernah merasa dirinya tidak disetarakan dalam masyarakat, maka kini ia ingin membalas dendam. Terkesan memang, pribadi seperti ini adalah pribadi yang sulit untuk memaafkan tetapi itu yang memotivasinya untuk berkuasa dan berkuasa.
Kekuatan fenomenal Jokowi yang lain adalah “cuek“ berkomentar. Bertubi-tubi isu yang dilemparkan kepadanya, mulai sejarah keluarganya, ijazah yang sarjana diragukan, “mengatur” Mahkamah Konstitusi meluluskan anaknya jadi calon wakil presiden dengan mengubah persyaratan atas jasa adik iparnya, yang menjadi Ketua Mahkamah Konsitusi. Semua isu itu tidak ada yang dijawabnya dan dikomentarinya, akhirnya isu liar itu kehilangan signifikansinya. Ini taktik luar biasa, dan hanya bisa dilakoni oleh orang yang punya urat syaraf baja!.
Sekarang “kartu As”, ada digenggaman Jokowi. Ia tidak perlu lagi berusaha merebut partai dengan cara illegal. Tetapi pimpinan partai itu yang datang mempersembahkan partainya untuk ikut berkoalisi, lengkap dengan perangkatnya di daerah serta anggotanya sampai akar rumput. Mereka semua patuh pada Jokowi, Para pemimpin partai, beramai-ramai mundur sebagai calon presiden dan wakil presiden, memberikan karpet merah Jokowi dengan mencalonkan anaknya menjadi wakil presiden. Jokowi serta merta didaulat menjadi pemuka dari para politisi kawakan para pemimpin partai. Kharisma Bung Karno dan Jenderal Soeharto, tidak ada pada Jokowi. Tetapi ia seperti magnet, bisa menghimpun semua kekuatan politik melekat kepadanya, kemudian dikendalikannya. Seperti sebuah orchestra, ia sendiri menjadi dirigen yang memegang seluruh instrument dan sekaligus membuat partitur sendiri untuk dimainkan. Ini juga sebuah fenomena.
Tetapi, inilah konsep kekuasaan Jawa itu, nyata, bisa tersentuh, berwujud, “tangible”, tidak abstrak seperti konsep kekuasaan di Barat. Setelah semua pintu beroposisi dikunci. Jokowi, hanya sedikit memerlukan perjuangan untuk membayar tagihan dan upah berupa kekuasaan sebagai balas jasa para pemimpin partai sekutu pendukungnya di oligarki. Dengan metode balas jasa itu, segera dan spontan Jokowi mendapatkan legitimasi sebagai pemimpin tanpa melalui pemungutan suara dari sebuah pemilu yang juga pasti “pseudo demokrasi”, atau demokrasi buatan.
Apa yang terjadi sekarang? Sejarah perjalanan bangsa ini tiba-tiba terputus dengan masa lalu. Terlupa pada peran sejarah yang telah diberikan oleh bapak-bapak pemikir-pemikir kebangsaan sebelumnya. Kisah yang panjang bagaimana ketika pertama kali dipikirkan dasar negara, Undang-Undang oleh tokoh dan pendiri bangsa ini. Sejarah jalannya berdemokrasi melalui reformasi di Indonesia yang susah payah diperjuangkan. Perdebatan yang bermutu dalam sidang konstituante. Pengorbanan jiwa berjuta dan berjuta jiwa pahlawan pembela kemerdekaan pada masa revolusi. Kini bangsa Indonesia terjerambab kembali ke masa lalu, masa Kerajaan Singosari dan Mataram Kuno yang penuh nepotisme dan otokrasi. Pemerintahan dengan kekuasaan absolut, kekuasaan negara yang terkonsentrasi di tangan satu orang, yang keputusannya tidak tunduk pada hukum dan kontrol rakyat. Pada zaman ini, ketika kita sudah sudah berabad lalu meninggalkan gaya nepotisme. Pemimpin tidak boleh lagi beranggapan kekuasaan yang diperolehnya karena wahyu atau keturunan. Bahkan bukan lagi dengan kekuatan fisik, kelicikan maupun intimidasi, kepatuhan semu karena suap. Hanya pemimpin yang berakar dari rakyat, berintegritas, berpengetahuan dan berwawasan luas berhak dipilih menjadi pemimpin. Jika tidak, pemimpin itu hanya hidup di alam dongeng, akan menjadi bahan tertawaan dan lecehan dalam sebuah kecelakaan sejarah bangsa ini. Pemimpin seperti ini, memang bisa awet, karena sekarang dia berhadapan dengan warganegara yang mengerti sopan santun berpolitik, mengerti pahitnya ketidakstabilan yang merusak tatanan masyarakat. Mereka hanya sanggup mengeritik dengan satire bahkan memilih jadi penonton di luar gelanggang. Tidak ada lagi penyair dari kampung seperti Wiji Thukul yang raib di masa Orde Baru dengan sebaris kalimat dalam puisinya: Hanya ada satu kata, Lawan!