JAKARTA-TIRASTIMES: Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, pimpinan DPR tengah menyiapkan surat pemanggilan terhadap Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Surat tersebut atas permintaan Pansus Hak Angket KPK guna meminta klarifikasi Febri karena menyerang keberadaan pansus.
“Kalau nanti ada surat kepada pimpinan tentu akan diteruskan sesuai mekanisme yang ada,” ujar Fadli di Masjid Baitul Rahman, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (9/6/2017)
Menurut Fadli, seharusnya jubir KPK tak boleh berpendapat yang menyerang pansus.
“Namanya saja, jubir. Semestinya menghargai dan menghormati proses politik di DPR. Kalau dia sebagai pengamat, silakan,” tegas Fadli.
Sebelumnya diberitakan Ketua Pansus Angket KPK, Agun Gunanjar Sudarsa mengatakan, rapat perdana pansus menyoroti pernyataan Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah yang kerap mengkritisi Pansus Angket KPK.
Namun, ujar dia, pansus tidak secara mendalam membahas persoalan tersebut. Oleh karenanya, panitia yang dipimpinnya memilih segera bersurat kepada pimpinan DPR
- Haji Dua Kali, Aku Melenggang Jadi Petinggi : Cerpen Hendrizon
- Sengketa Angka Uranium : Catatan Cak AT
- The Depth of Faith is Seen in Calmness Amid Trials
- Rumah Bagi Pesantren : Catatan Cak AT
- ADAKAH : Puisi Datin Sariana
Jangan Danai Pansus KPK
Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyampaikan somasi kepada Sekretaris Jenderal DPR RI agar tidak mencairkan dan membayar dana Pansus Hak Angket KPK sebesar Rp 3,1 miliar.
“Surat somasi kepada Sekretaris DPR RI yang berisi teguran untuk tidak mencairkan dan membayar kegiatan Pansus Angket KPK karena berpotensi menimbulkan kerugian negara,” ujar Boyamin saat mendatangi Komplek Parlemens, Jakarta, Jumat (9/6/2017).
Dia menjelaskan somasi tersebut didasari cara pengambilan keputusan penggunaan Hak Angket DPR oleh paripurna yang dianggap tidak sah karena divoting ketika ada anggota tidak setuju. Penggunaan Hak Angket ditempuh dengan cara menyalahi ketentuan, cacat dan tidak dihadiri minimal setengah anggota DPR.
“Pembiayaan atas sesuatu yang dibentuk dengan cara tidak sah dan ilegal dapat dipastikan merugikan negara,” tegasnya.
“Jika sudah diberi somasi namun tetap dicairkan dananya, kami pasti akan membuat laporan kepada aparat penegak hukum dengan (tuduhan) dugaan korupsi,” tambahnya. (TS/ns)