FKPMR Desak Presiden agar Mencabut SKB 3 Menteri Soal Seragam Sekolah

TIRASTIMES.com, PEKANBARU – FKPMR minta Presiden agar mencabut SK Tiga Menteri ( Mendikbud, Mendagri, dan Menteri Agama) tentang Penggunaan Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, Pernyataan sikap FKPMR ini sebagai reaksi atas isi SKB tersebut yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh orang Melayu yang identik dengan Islam.

Pernyatan tersebut langsung ditandatangani Ketua Umum FKPMR Dr drh H Chaidir MM dan Wakil Sekretaris Umum Muhammad Herwan. minggu(21/02/2021).

Pernyataan itu selanjutnya menegaskan bahwa Provinsi Riau sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan Negeri Melayu yang memegang teguh norma-norma agama, adat dan budaya. Kebudayaan Melayu Riau “adat bersendi syara’ dan syara’ bersendi Kitabullah (Al Qur’anul Karim), oleh karena itu Kerukunan etnis dan umat beragama di “Bumi Melayu Lancang Kuning”, Provinsi Riau selama ini telah berjalan dengan sangat baik yang merupakan keadaan hubungan sesama etnis maupun antar etnis dan sesama umat beragama maupun antar umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan
dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

FKPMR juga menegaskan Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia justru dibangun dengan konsensus yang diperkuat dan direkat oleh adanya keberagaman etnis,
bahasa, budaya dan agama dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika (Berbeda-beda Tetap Satu), artinya negara menjamin adanya perbedaan dan kearifan lokal (Local Wisdom) dalam bingkai negara kesatuan yang bernama Republik Indonesia, bukan berarti penyeragaman tradisi dan budaya dalam satu tradisi dan budaya ke-Indonesia-an.

FKPMR menilai Bahwa Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri tersebut secara substantif tidak sejalan dengan prinsip dalam Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 yang
mengatur; “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”. Juga bertentangan dengan Pasal 31 ayat 5 UUD 1945 yang menyebutkan; “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia” dan di Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan ; “Sistem Pendidikan Nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

“Dengan berpijak pada konsepsi sebagaimana tersebut di atas maka Forum Komunikasi Masyarakat Riau (FKPMR) menyampaikan 4 sikap” tegas Ketua Umum FKPMR Dr drh H Chaidir MM

Pertama, Mendesak Presiden R.I untuk segera mencabut Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I, Menteri Dalam Negeri R.I dan Menteri Agama R.I Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, dan Nomor 219 Tahun 2021 tentang “Penggunaan Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah”, tanggal 3 Februari 2021, karena bertentangan dengan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

“Kedua, Mendesak untuk tetap memberlakukan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah, khususnya bagi siswa muslimah dipandang sangat akomodatif dan konstitusional, disamping juga sejalan dengan perujudan tujuan pendidikan nasional yaitu membentuk insan Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berkarakter
akhlak mulia”. Unkapnya

Ketiga,Meminta pemerintah untuk arif dan bijak dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Government) serta tidak membuat keputusan yang kontraproduktif dan/atau menimbulkan kegaduhan dan keresahan rakyat bahkan merusak prinsip dasar, sendi dan norma berbangsa dan bernegara.

“Dan Keempat, Pemerintah diminta dan diharapkan fokus pada upaya penanggulangan pandemi Covid-19 dan upaya keras untuk memulihkan dampak sosial, ekonomi dan politik akibat dari pandemi tersebut, serta menghindarkan diri dari pembuatan kebijakan yang tidak substantif dan menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu”. Tegasnya (hen)

Berikan Tanggapan

Alamat surel anda tidak akan dipublikasikan