FKPMR Kritisi Tujuh Isu Aktual Provinsi Riau

PEKANBARU-TIRASTIMES: Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) menjelang tutup tahun menggelar jumpa pers mengenai Catatan Akhir Tahun 2019. 

Acara yang diadakan di RM Pondok Patin HM. Yunus, Senin (30/12) langsung dipimpin Ketua FKPMR, Dr. Chaidir, MM didampingi oleh sejumlah pengurus yakni HM. Yunus (Bendahara Umum), Said Amir Hamzah, Fakhrunnas MA Jabbar dan Jupendri. 

Chaidir dalam pemaparannya menyampaikan ada tujuh isu aktual yang dikritisi oleh FKPMR. Ketujuh isu adalah kasus kabut asap, perkebunan kelapa sawit ilegal, suksesi kepemimpinan Gubernur Riau, Pileg dan Pilpres, Pelantikan anggota DPR dan DPD RI, Alih kelola Blok Rokan, Pilkada Serentak, maraknya narkoba dan masalah SARA dan HAM.

Chaidir menambahkan, masalah kabut asap yang menjadi isu nasional meskipun terjadi di sejumlah daerah di Indonesia namun kasus di Riau merupakan yang terluas yakni 40 ribu hektare. Berkaitan kasus ini, FKPMR meminta pihak pemerintah dan aparat hukum menindak tegas para pelaku dan memproses hukum agar ada efek jera.

Soal perkebunan sawit ilegal, papar Chaidir, mengingat luas kawasannya sekitar 1,2 juta hektare, kondisi ini cukup menprihatinkan dan dapat menimbulkan keresahan sosial, kesenjangan ekonomi,  dan masalah kelestarian lingkungan.

”Menghadapi masalah ini diperlukan para stskeholder yang terlibat untuk duduk  bersama dibawah koordinasi pihak pemerintah,” ujar mantan Ketua DPRD Riau ini.

Chaidir menyorot  isu suksesi kepemimpinan Risu  yang kini dipimpin oleh pasangan Gjbri, H. Syamsuar dan Wagub, Edy Natar Nasution. Diharapkan pemimpin baru Riau dapat terus konsisten bekerjasama serta melakukan akselerasi pembangunan Riau yang tahun-tahun terakhir sangat tetpuruk. Laju pertumbuhan ekonomi hanya 2,4 persen, IPM 72,44 dan perlu penekanan angka kemiskinan dan pengangguran.

Isu alih kelola Blok Rokan yang akan dilepas PT CPI ke Pertamina, Chaidir  menegasksn FKPMR tak betniat untuk mengelola atau mengoperasikan ladang minyak tersebut. 

”Bagi FKPMR sesuai masukan-masukan yang sudah disampaikan ke Gubri, yang penting pihak mana pun pengelolanya harus bermanfaat sebesar-besarnya bagi daerah dan masyarakat Riau. Jadi, masalah 10 persen sebagai participatory interrest tentu saja sudah final,” kata Chaidir.

Dijelaskan, masalah yang perlu jadi perhatian serius terkait realisasi pembagian 49 persen dikelola BK Migas dan 49 persen lagi oleh operator yang akan ditetapkan kemudian. Masalah operator ini dapat dilalukan melalui kerjasama dengan pihak swasta dengan pola B to B.

Pola B to B, menurut Chaidir memerlukan kesiapan aspek ekonomi dan sumberdaya manusia. Namun, FKPMR akan mengawal bagaimana operasional pertambangan migas ini nantinya dapat mempekerjakan putra-putra Melayu Riau dalam jumlah yang proporsional.
ns)

Berikan Tanggapan

Alamat surel anda tidak akan dipublikasikan