JAKARTA- TIRASTIMES: Pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) diapresiasi sejumlah pihak.
Ketua Umum Presidium 212 Ansufri Idrus Sambo mengatakan, upaya dialog penting dilakukan sebagai solusi menyelamatkan bangsa dari kegaduhan yang terus menerus dan tidak berujung.
“Pertemuan itu harus bertujuan menyelamatkan dan membebaskan semua ulama, aktivis dan ormas Islam,” kata Ansufri dalam siaran persnya, Rabu (27/6/2017).
Ansufri mengingatkan agar pertemuan tersebut harus berdasarkan kepentingan umat Islam. Jangan sampai dinodai dengan kepentingan politik atau ekonomi tertentu saja.
“Kami sambut baik jika pertemuan selama dilakukan untuk kepentingan ummat Islam bukan segelintir orang atau pihak saja,” jelasnya.
- Dihadiri Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon , 81 Penyair Indonesia Bicara Tentang Indonesia ‘Merdeka Katamu’
- Bercermin dari Ayah: Puisi Hendrizon Bin (Alm) Nashruddin Zakaria
- “Menjaga Api Persatuan, Merawat Warisan Leluhur di Bumi Lancang Kuning” Sebuah Renungan pada Hari Ulang Tahun ke-34 Ikatan Keluarga Nasution (IKANAS), Provinsi Riau: oleh Brigjen TNI (Purn), Edy Afrizal Natar Nasution, (Sutan Mangaraja Gompar Parlindungan).
- DPR RI Targetkan RUU Perampasan Aset Selesai Desember 2026
- Memaknai Duka dan Bahagia: oleh Suseno
Dia berharap dengan dibangunnya komunikasi dengan presiden dapat menyelamatkan bangsa dari kegaduhan yang terus menerus dan dikhawatirkan berujung pada perpecahan, kerusuhan, konflik horizontal dan disintegrasi bangsa yang bisa mengancam keutuhan NKRI.
Sebelumnya, pada Ahad (25/6/2017) pertemuan antara Presiden dan perwakilan GNPF digelar tertutup. Dalam pertemuan tersebut, ketua GNPF-MUI Bachtiar Nasir menyampaikan situasi kekinian dalam hubungannya antara pemerintah dan ulama, khususnya pada masa Pilgub DKI Jakarta dan pasca Pilgub, karena dinilai adanya kesenjangan yang begitu kuat dari satu pihak dan pihak lainnya.
Selain itu, Bachtiar juga menyampaikan, adanya suasana paradoksial. Pada satu sisi Pemerintah berpendapat tidak melakukan kebijakan bersifat menyudutkan umat Islam, tapi di sisi lain GNPF menangkap perasaan umat Islam yang merasa dibenturkan dengan Pancasila, NKRI dan kebhinekaan.(TS)