Akhir-akhir ini ada catatan suram untuk terawang masa depan Indonesia. Dampak awal dari pemangkasan anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemen Dikdasmen) sebesar Rp8,01 triliun pada tahun 2025 ini menimbulkan efek kegelisahan banyak kalangan. Deretan masalah di dunia pendidikan selanjutnya muncul bergantian. Mulai dari polemik makan bergizi gratis, tunjangan kinerja dosen yang tidak dicairkan, wacana membangun sekolah-sekolah favorit, hingga pembatalan beasiswa Kementerian Keuangan. Diam-diam orang berbisik, masa depan pendidikan Indonesia mulai suram.
Pendidikan dan Daya Saing Bangsa
Gambaran suram pendidikan sebuah negara akan berdampak signifikan terhadap bagaimana daya saing bangsa tersebut di masa akan datang. Penelitian ilmiah yang dipublikasikan Jurnal Belajea pada tahun 2019 mengungkap korelasi antara tingkat pendidikan sebuah negara dengan daya saing bangsa tersebut. Hasil penelitian tersebut menyebutkan penopang daya saing bangsa adalah pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu upaya suatu bangsa dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Maka untuk meningkatkan kualitas manusia juga dituntut melakukan perbaikan pemerataan pendidikan dan kualitas pendidikan. Karena pendidikanlah yang akan menjadikan manusia yang berkualitas sebagai penggerak pembangunan bangsa menuju bangsa yang memiliki daya saing yang tinggi.
Tata kelola dan anggaran pendidikan bagaimanapun akan berdampak pada pelaksanaan pendidikan itu sendiri. Pelaksanaan pendidikan yang buruk dalam jangka panjang akan berdampak pada rendahnya daya saing Indonesia di tingkat internasional. Selamanya republik ini akan menjadi bangsa yang tidak dipandang. Hanya karena kualitas pendidikan yang memprihatinkan.
Pendidikan dan Tingkat Demokrasi
Profesor Budiono menyebutkan, indikator kemajuan demokrasi suatu negara ditentukan oleh dua aspek, yakni ekonomi dan pendidikan. Semakin baik kedua hal tersebut maka semakin tinggilah kualitas demokrasi di sebuah negara. Sebaliknya, jika keduanya dalam kondisi buruk, maka representasi nilai demokrasi di negara tersebut akan buruk pula.
Memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia harus dilakukan seiringan dengan memperbaiki kualitas pendidikan. Masyarakat yang cerdas akan mampu memahami konsep-konsep dan pelaksanaan hidup bernegara secara bijak. Namun, jika pendidikan dalam masalah, maka bisa dipastikan pemahaman demokrasi pun akan rendah. Efek seriusnya pada pelaksanaan pesta demokrasi yang terus menerus akan merepresentasikan rakyat yang bodoh, dikuasai dengan uang hingga tidak bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin berkualitas.
Kepada pemerintah Republik Indonesia, para pelaku dunia pendidikan menyerukan dengan sepenuh hati agar seriuslah mengedepankan pengelolaan pendidikan, mengalokasikan anggaran, membuat konsep dan kebijakan yang benar-benar mencerdaskan. Republik ini adalah amanah, maka pendidikannya di masa depan adalah tanggung jawab para pemimpin sekarang. Indonesia masih berharap untuk bisa terbebas dari masa depan pendidikan yang suram, semoga.