Surakarta – Setelah dilantiknya Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang dilakukan pada Bulan Oktober 2024 tahun lalu, Pemerintahan langsung mengebut mempersiapkan program kerja yang sudah dikampanyekan ketika pemilihan Presiden tahun 2024 yang lalu. Salah satunya adalah mengimplementasikan Program Makan Bergizi Gratis yang kemudian Namanya diubah menjadi Program Makan Bergizi Gratis.
Untuk memperlancar program ini, sebelum dilantiknya Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, banyak pejabat kepala daerah beserta Polri dan TNI sudah melakukan Uji Coba makan bergizi gratis dibeberapa wilayah seperti kota Bogor, Solo, Jakarta, Jawa Barat dan sekitarnya. Seiring berjalannya waktu, program Makan Bergizi Gratis ternyata meninggalkan berbagai permasalahan, salah satunya adalah masalah pendanaan untuk program makan Bergizi gratis yang akan diselenggarakan diseluruh Pelosok Indonesia. Tetapi ternyata efek dari Makan Bergizi Gratis, Presiden Prabowo Subianto melakukan pemangkasan efisiensi biaya dari berbagai sektor dimana salah satunya adalah dari sektor Pendidikan.
Masalah yang lain timbul adalah sulitnya akses untuk menjangkau lokasi sekolahan yang berada diwilayah pelosok, kemudian ditambah dengan banyaknya pegawai yang mengundurkan diri karena ketidakjelasan gaji serta jam kerja yang overload. Salah satunya terjadi pada pekerja Cuci Piring diwilayah Sumenep Jawa Timur, dimana seorang sepasang suami istri mengundurkan diri sebagai pegawai relawan Program Makan Bergizi Gratis dikarenakan mengalami sejumlah kendala terkait jam kerja dan ketidakpastian gaji.
Kemudian ditambah Standart Operasional Prosedur (SOP) pendistribusian Program Makan Bergizi Gratis kepada seluruh sekolahan yang berada di Indonesia dari Sabang Sampai Merauke. Kemudian beberapa komplain dari siswa yang merasa kurang cocok dengan rasa masakannya, salah satu contohnya salah satu siswa yang complain ayamnya keras dan rasanya hambar. Tentunya hal ini harus menjadi evaluasi bagi Pemerintahan Pusat, jangan sampai cita – cita yang bagus yang sudah diprogramkan Presiden Prabowo Subianto tidak terprogram dengan baik karena banyak faktor.
Tentunya jangan sampai program makan bergizi gratis menjadi mubazir karena banyak anak sekolahan yang tidak suka dengan makanannya sehingga tidak mau memakan menu makan. Tentunya pentingnya kolaborasi yang baik dengan ahli gizi sangat penting untuk mengatasi masalah tersebut.
Meskipun banyak mengalami beberapa hambatan masalah, tetapi sebenarnya Program makan Bergizi gratis sangat relevan terhadap peningkatan tumbuh kembang seorang anak. Sehingga akan membuat sang anak memiliki kemampuan intelektual yang baik karena faktor nutrisi yang tercukupi. Fakta ini juga didukung dari Data Forum Anak Nasional (2024) bahwa Studi dan penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dengan status gizi yang baik cenderung memiliki perkembangan yang sesuai usia dan kemampuan belajar yang lebih baik. Nutrisi yang cukup dan seimbang mendukung fungsi otak yang optimal, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan membantu pertumbuhan fisik yang sehat.
Sebenarnya memang relevan kenapa Pemerintahan Prabowo Subianto melakukan Program makan Bergizi Gratis, hal ini dikarenakan masih banyak terjadi kasus Stunting pada anak di Indonesia. Menurut data terbaru Badan Pusat Statistik Indonesia melalui Survei Konsumsi Makanan Individu (SKMI) dari data tahun 2022 bahwa sekitar 21 juta orang di Indonesia mengalami kekurangan gizi. Hal ini ditambah dengan Tingkat kemiskinan dinegara Indonesia yang dimana setiap tahun meningkat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Indonesia pada September 2024 adalah 8,57%. Jumlah penduduk miskin pada September 2024 adalah 24,06 juta orang.
Tentunya program Makan Bergizi Gratis diluar kontroversial yang banyak dipertanyakan oleh banyak kalangan termasuk aksi mahasiswa yang melakukan demo turun ke jalan. Pada intinya Program makan Bergizi Gratis ini juga tidak kalah penting, hanya saja perlu disusunnya regulasi yang baik dan benar serta dapat tepat sasaran. Selain SOP regulasi yang tepat sasaran juga pentingnya pendanaan yang cukup mendanai Program Makan Bergizi gratis selama 5 tahun pemerintahan yang dilaksanakan setiap hari. Jangan sampai Program Makan Bergizi Gratis yang terpaksa dilaksanakan hanya untuk memenuhi janji selama kampanye saja. Sehingga yang dapat merasakan Program ini hanya di Sekolahan yang perkotaan serta yang terjangkau saja, sedangkan diwilayah Pelosok tidak bisa merasakan program Makan Bergizi Gratis ini dengan baik.
Dari ui coba yang sudah dilaksanakan pada Bulan Desember 2024 diwilayah Sekolah Dasar (SD) Kedung Babak 1 Bogor ternyata program Makan Bergizi gratis meningkatkan motivasi siswa dalam berangkat ke Sekolah. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Sekolah SD Kedung Babak Kariyanti menyebut program ini membuat siswa semangat bersekolah. Data ini juag didukung dari Data Fimela 2024 yang menunjukkan bahwa Bagi keluarga miskin, makan siang gratis di sekolah bisa menjadi motivasi tambahan untuk memastikan anak-anak mereka tetap bersekolah. Hal ini membantu mengurangi angka putus sekolah, memastikan anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak dan membuka peluang yang lebih baik di masa depan.
Selanjutnya Solusi implementasi Program Makan Bergizi Gratis supaya bisa berjalan dengan baik apabila pendanaan belum memadai, bisa merangkul pihak sponsor swasta diluar APBN. Hal supaya tidak menganggu anggaran pembelajaan disetiap sektor Kementrian. Kemudian apabila belum bisa tercukupi, maka Program Makan Bergizi Gratis bisa dilaksanakan khusus diwilayah Sekolahan yang pelosok terpencil dimana sangat membutuhkan, serta orang tua siswa tersebut benar – benar tidak mampu. Sehingga program ini akan sangat tepat sasaran serta dapat dirasakan manfaatnya bagi Siswa.
Hal ini berbeda apabila Program Makan Bergizi Gratis juga dilakukan disekolahan swasta yang elit, dimana orang tua siswa tersebut sangat mampu serta kaya. Sehingga Program tersebut kurang tepat sasaran. Karena selama ini menu makan yang disajikan oleh Orang Tua bahkan lebih menarik daripada menu Program Makan Bergizi Gratis dari Pemerintahan.
Penulis: Dr. Elinda Rizkasari, S.Pd., M.Pd (Dosen prodi PGSD Unisri Surakarta)