Riau Serius Gagas Status Daerah Istimewa, FGD Himpun Suara Masyarakat dan Lembaga
PEKANBARU — TIRASTIMES: Wacana Riau menjadi Daerah Istimewa Riau (DIR) semakin menggema. Diskusi Terpumpun atau Focus Group Discussion (FGD) bertema “Riau dalam Perspektif Daerah Istimewa: Menimbang Keistimewaan Budaya dan Sejarah Melayu” yang digelar pada di sebuah hotel Pekanbaru, 28 Juni 2025 ditaja Jejak Sejarah dan Pariwisata (JSP). Kegiatan menjadi momentum penting menghimpun aspirasi berbagai pihak, dari kekerabatan sultan, akademisi, budayawan, hingga tokoh agama.
Pemantik dalam FGD ini adalah Prof. Dr. Junaidi Rektor Unilak yang juga Ketua Tim Naskah Akademis DIR dan Ketua BPP DIR yang juga Ketua Harian LAM Riau, Taufik Ikram Jamil yang dimoderatori oleh M. Azani, dosen Universitas Lancang Kuning (Unilak).
Tampak hadir sejumlah tokoh antara Ketua FPK, diwakili Wakil Fakhrunnas MA Jabbar dan Eva Firman, Ketua FKUB Riau, KH. Abdurrahman serta perwakilan empat kekerabatan kerajaan/ kesultanan yakni Seri Paduka Kesultanan Gunung Sahilan T.M. Nizar, Pemangku Kekerabatan Kesultanan Siak T. Mohammad Thoha, keturunan Sultan Indragiri H. Maizir Mit (diwakili R. Iskandar Rab), dan T. Kashar Harun mewakili Kesultanan Pelalawan.
Ketua Panitia FGD yang juga Ketua JSP, Muhammad Ishak melaporkan di awal acara, kegiatan ini sebagai komitmen dukungan atas gagasan DIR melalu kajian-kajian dan pandangan ilmiah. FGD diikuti sekitar 30 peserta dari berbagai komponen masyarakat dan ormas.
Prof. Dr. Junaidi dalam sarahannya menyebutkan, masukan dari masyarakat saat ini sedang dikompilasi.
Fokus utamanya budaya Melayu sebagai pintu masuk. Diskursus kebudayaan Melayu pernah menjadi agenda resmi sejak zaman UU Hamidy hingga era Gubernur HM Rusli Zainal.
Lebih lanjut, Junaidi memaparkan, DIR akan berdampak pada berbagai aspek, seperti pengelolaan lahan dan tata ruang berbasis kearifan lokal, pusat budaya Melayu, hingga ekonomi masyarakat.
“Konsep Bapilin Tigo (budaya Melayu Kampar) yang melibatkan pemerintah, pemuka adat, dan ulama, bisa menjadi model kolaborasi sosial,” ujar Junaidi
Sementara Fakhrunnas MA Jabbar, salah satu anggota Tim Naskah Akademis DIR, menambahkan, tim sedang menyusun bahan tertulis dan menggarap kerangka akademik dengan memperhatikan landan aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis dan sebagainya.
Diskusi ini menjadi wadah penegasan komitmen untuk mengawal wacana DIR melalui Maklumat Akbar DIR yang akan diwujudkan dalam Rapat Istimewa DPRD Riau pada Hari Jadi Provinsi Riau, 9 Agustus mendatang.
Selain itu, Taufik Ikram Jamil menyambut baik gagasan FGD oleh JSP ini yang sejak awal merespons serius gagasan DIR. Sampai saat ini, sudah ada lebih dari 120 dukungan resmi kelompok masyarakat.”
Dikatakan, salah satu tonggak dukungan datang dari Ditjen Otonomi Daerah (Ortda), di mana Direktur Kawasan Kemendagri (Simule) telah mendengar aspirasi Riau dan Sumatera Barat. Dalam mempercepat perwujudan DIR, BPP sudah menunjuk Ketua Umum AIPI, Dr. Alfitra Salam menjadi Ketua Aliansi Nasional DIR.
Menurut Taufik, banyak warga Riau yang belum memahami apa keistimewaan Riau. Sejak kemerdekaan, wilayah adat kita berintegrasi dengan NKRI, tetapi banyak warisan kultural belum terakomodasi optimal.
Diskusi Terpumpun ini juga diakhiri dengan Deklarasi Bersama Anti Hoaks. Hal ini menjadi simbol komitmen menjaga informasi jernih dan tidak menimbulkan perpecahan dalam perjuangan DIR. (fir/ns)