Aksi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, IMM Cabang Ciputat Sampaikan Enam Tuntutan Strategis

CIPUTAT — Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Ciputat menggelar aksi unjuk rasa memperingati dua tahun perjalanan Pemerintahan Prabowo-Gibran di kawasan Halte UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Selasa sore (20/10/2026). Aksi yang berlangsung dalam suasana khidmat dan tertib ini mengangkat berbagai persoalan krusial yang tengah berkembang di tengah masyarakat, dengan menghadirkan enam poin tuntutan utama kepada pemerintah.

Dalam orasinya di hadapan massa aksi, Ketua Bidang Hikmah, Politik, dan Kebijakan Publik IMM Cabang Ciputat menegaskan bahwa momentum dua tahun kepintahan nasional harus menjadi titik balik bagi pemerintah untuk segera berbenah. Pemerintah dinilai perlu lebih serius mendengarkan aspirasi publik serta menuntaskan berbagai persoalan struktural yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak.

“Pemerintah harus segera berbenah dan melaksanakan tuntutan-tuntutan masyarakat luas terkait isu-isu yang tengah berkembang saat ini,” tegas perwakilan pengurus IMM Ciputat dalam orasinya di lokasi.

Aksi yang dikawal langsung oleh jajaran aparat kepolisian setempat ini berlangsung secara damai dari awal hingga akhir kegiatan. Kehadiran aparat kepolisian bersinergi dengan peserta aksi menciptakan situasi yang kondusif, sehingga aspirasi mahasiswa dapat tersampaikan dengan baik tanpa mengganggu ketertiban umum di jalur protokol Ciputat.

Berikut adalah enam poin tuntutan lengkap yang disuarakan oleh IMM Cabang Ciputat dalam aksi tersebut:
1. Mendesak Pemerintahan Prabowo Gibran untuk mengevaluasi secara menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk tata kelola birokrasi dan pengawasan SPPG, serta sanksi tegas hingga penghentian permanen bagi SPPG yang terbukti melakukan pelanggaran berat dan menyebabkan keracunan pada anak sekolah.
2. Mendesak pemerintahan Prabowo Gibran untuk mengaudit dan mengevaluasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), meliputi legalitas, penggunaan anggaran, kelayakan lokasi, kesiapan operasional, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
3. Mendesak pemerintahan Prabowo Gibran untuk merealisasi komitmen 19 juta lapangan kerja sebagaimana dijanjikan oleh Prabowo Gibran.
4. Mendesak pemerintahan Prabowo Gibran untuk Menegakkan supremasi sipil dan mengembalikan TNI pada pelaksanaan tugas sesuai mandat serta ketentuan perundang-undangan.
5. Medesak pemerintahan Prabowo Gibran untuk menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional, serta meminta transparansi data korban terdampak, termasuk penderita ISPA, serta sanksi tegas bagi perusahaan yang terlibat.
6. Mendesak Pemerintahan Prabowo Gibran untuk mencopot Menteri ATR/BPN atas persoalan tanggung jawab dalam tata kelola agraria, pengaturan ruang, serta perizinan HGU dan HTI.

Melalui penyampaian enam tuntutan ini, IMM Ciputat menegaskan komitmennya sebagai bagian dari elemen civil society dan kaum intelektual muda untuk terus mengawal jalannya kebijakan publik. Mereka berharap pemerintah pusat tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan riil di lapangan, mulai dari perlindungan anak, penguatan ekonomi desa, penciptaan lapangan kerja, penegakan hukum dan lingkungan, hingga tata kelola agraria nasional.

Penulis: Jasmiko