JAKARTA —TIRASTIMES – Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN) Kementerian Luar Negeri menilai perlu dibentuknya epistemic community atau komunitas epistemik dalam bidang hubungan internasional sebagai langkah strategis untuk menjawab tuntutan penyusunan kebijakan luar negeri yang semakin inklusif, adaptif, dan proaktif.
Hal ini disampaikan oleh Vahd Nabyl. A. Mulachela, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika BSKLN, dalam diskusi bertajuk Pembentukan Repositori JALAMITRA dan Pemanfaatannya untuk Pembentukan Epistemic Community yang diselenggarakan di Jakarta, Senin (24/6).
Menurut Vahd, BSKLN tengah membangun Repositori Digital JALAMITRA sejak April 2024. Repositori ini bertujuan menjadi wadah penyimpanan dan pelacakan rekam jejak kerja sama dalam penyusunan rekomendasi kebijakan luar negeri antara Kemlu dengan lembaga think tank, pusat studi, komunitas kajian, serta aktor non-negara lainnya.
Diskusi ini turut menghadirkan para pakar dan mitra strategis seperti Deputi Fasilitasi Riset dan Inovasi BRIN, Agus Haryono; Ketua Komite Indonesia untuk Kajian Eropa, Muhadi Sugiono; dan Editor Indonesia Window, Mohammad Anthoni.
Tulisan Terkait
Berita Lainnya
Agus Haryono menyoroti pentingnya prinsip FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) dalam pengembangan repositori pengetahuan digital seperti JALAMITRA. Ia juga membuka kemungkinan interoperabilitas sistem dengan repositori milik BRIN, guna menciptakan ekosistem data yang saling terhubung.
Sementara itu, Muhadi Sugiono menekankan bahwa komunitas epistemik berperan penting dalam proses kebijakan publik, termasuk membingkai isu, memberikan saran ahli, serta membangun koalisi lintas aktor. Ia menyebut repositori semacam JALAMITRA dapat menjadi infrastruktur awal untuk mendorong terbentuknya jaringan pengetahuan yang solid antara pembuat kebijakan dan komunitas akademik.
Mohammad Anthoni dari Indonesia Window menyoroti peran strategis repositori dalam memperkuat posisi Kemlu sebagai sumber rujukan data nasional dan internasional. “Repositori JALAMITRA dapat memperkuat akses data Kemlu sebagai rujukan nasional dan internasional,” ujarnya. Ia juga menggarisbawahi pentingnya data yang lengkap dan akurat, khususnya dalam menghadapi potensi konflik di Asia Tenggara yang dapat memiliki efek limpahan (spillover effect) ke kawasan lain.
Diskusi ini turut dihadiri para mitra BSKLN dari berbagai institusi, termasuk BRIN, Center for International Relations Studies Universitas Indonesia (UI), Sekolah Kajian Stratejik dan Global UI, Harian Kompas, Program Studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), The Global Review, dan Center for Indonesia Reform.
Sebagai penutup, Sylvia Masri, Diplomat Ahli Madya BSKLN, menyampaikan bahwa Repositori JALAMITRA saat ini masih dalam tahap awal pengembangan. “Repositori JALAMITRA yang tengah dikembangkan masih dalam tahap dini, dan akan terus diperkaya. Pemanfaatannya untuk cikal bakal epistemic community penyusunan rekomendasi kebijakan luar negeri juga bersifat sangat strategis,” ujarnya.
Pembentukan epistemic community ini diyakini menjadi langkah penting dalam memperkuat sinergi antara Kemlu dan kalangan akademisi serta lembaga riset, dalam rangka menghadapi kompleksitas isu-isu global dan regional secara lebih kolaboratif dan berbasis pengetahuan. (rls/ nas/wid)