FKPMR Audiensi dengan Plt Gubri Rencana Halal bi Halal, 12 April, Bahas Banyak Masalah Aktual Riau

PEKANBARU –TIRASTIMES: Pengurus Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) melakukan audiensi dengan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, Selasa (31/3/2026). Kedatangan pengurus yang dipimpin Ketua FKPMR, HR. Mambang Mit, Ketua Majelis Kehormatan, H. Saleh Djasit, SH dan sejumlah pengurus lain yakni Endang Sukarelawan, dr. Diana Tabrani, M. Mardhiansyah, Khaidir Akmalmas, Mardianto Manan, serta Fakhrunnas MA Jabbar.

Di awal acara, Ketua FKPMR, HR. Mambang Mit menjelaskan pertemuan itu sebagai ajang silaturahim Idul Fitri sekaligus melaporkan terpilih dirinya menjadi nakhoda baru FKPMR dan mengajak serta sejumlah pengurus baru untuk periode lima tahun ke depan.

Mambang Mit juga menyampaikan undangan khusus kepada Plt. Gubernur Riau, SF. Hariyanto sekaligus memberi sambutan pada acara Halal bi Halal, hari Ahad (12/4) di Gedung Dang Merdu- BRK Syariah, Pekanbaru. SF Hariyanto menyatakan akan hadir.

Selanjutnya, Mambang menjelaskan, FKPMR memiliki Majelis Pemuka Masyarakat Riau yang berjumlah 99 orang, dan Majelis Kehormatan, yang diketuai H. Saleh Djasit.

“FKPMR merupakan forum diskusi yang membahas persoalan masyarakat Riau dan menjadi tempat bertanya bagi publik. Kami berharap kehadiran forum ini dapat memberi manfaat bagi masyarakat dan pemerintah,” ujar Mambang.

Dijelaskan, pada momen Halal bi Halal ini diawali paginya dengan FGD Majelis Pemuka Masyarakat Riau yang berjumlah 99 orang dengan para 12 anggota DPR RI dan 4 anggota DPD RI Utusan Riau.

Plt. Gubernur Riau, SF Hariyanto menyatakan kesediaannya akan hadir pada pertemuan yang strategis itu.

SF. Harianto dalam pertemuan ini menyampaikan berbagai persoalan strategis daerah, mulai dari kendala dana transfer pusat hingga kondisi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Riau.
Sebagai langkah antisipatif, Pemprov Riau mengikuti arahan Presiden untuk mengoptimalkan potensi daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya tersebut antara lain melalui peningkatan retribusi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan, serta penguatan pengawasan terhadap distribusi bahan bakar minyak (BBM).

Selain itu, kata Plt. Gubri, Pemprov juga berencana membentuk tim khusus yang melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna menertibkan sektor retribusi. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penerimaan PAD.

Terkait kondisi BUMD, Plt Gubri menyebutkan bahwa hanya PT Riau Petroleum yang saat ini tergolong sehat. Sementara sejumlah BUMD lainnya, termasuk Bank Riau Kepri (BRK), dinilai masih memerlukan pembenahan. Untuk itu, Pemprov Riau telah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna memperbaiki tata kelola BRK agar lebih sehat dan profesional.

Dalam bidang sosial, Plt Gubri juga menyinggung dinamika Program Keluarga Harapan (PKH) dan Agraria Nasional (Agrinas) yang membutuhkan koordinasi lintas sektor. Pemerintah provinsi, menurutnya, berada dalam posisi dilematis karena harus menghadapi berbagai aspirasi masyarakat, termasuk aksi demonstrasi.

Dalam pertemuan itu, ikut memberikan tanggapan mengenai isu-isu daerah Riau, Ketua Majelis Kehormatan Pemuka Masyarakat, H. Saleh Djasit, sanggota Pemuka Masyarakat Riau, Mardianto Manan dan pengurus Mardhiansyah. (nas/fir/BK)