Mencari Dan Menemukan Sang Dewi Keadilan : Ulasan buku Dr. Heni Susanti

2

Mencari Dan Menemukan Sang Dewi Keadilan

(Ulasan buku Dr. Heni Susanti)

Oleh Husnu Abadi

Pengantar : Berikut ini merupakan ulasan buku berjudul “ Fiksi dan Fakta Reflektif Dalam Seni Berhukum, Melampaui Legal Positivism”, karya Dr. Heni Susanti, S.H.M.H., penerbit Sang Pena Media, Deli Serdang, Tahun 2026, 119 + xii halaman.

Pendahuluan

Saya ingin memulai ulasan buku ini dengan sebuah kisah tentang kasus hukum yang termasyhur di tahun 1974, dimana kepastian hukum dikalahkan oleh prinsip keadilan atau belum tentu suatu putusan yang dinilai telah menjamin kepastian hukum itu pasti juga telah menjamin rasa keadilan. Pada bulan November 1974, di desa Bojong Sari, Bekasi, Jawa Barat terjadi perampokan dan pembunuhan atas sepasang suami isteri  (H. Sulaiman dan Siti Haya). Pihak kepolisian yang menyelidiki kasus ini kemudian menemukan dan mencurigai dua orang warga setempat yaitu Sengkon dan Karta, dua orang warga biasa, yang bekerja sebagai petani.

Dasar kecurigaan aparat penegak hukum  diantaranya adanya informasi bahwa korban sempat menyebut nama Sengkon dan ditemukannya sandal yang dikaitkan dengan Sengkon di sekitar tempat kejadian.   

Bagian dari kisah yang paling menyedihkan adalah Sengkon dan Karta bahwa mereka bersikeras bahwa mereka bukan pembunuh pasangai suami isteri tersebut. Mereka menolak tuduhan polisi. Namun dalam proses pemeriksaan, keduanya mengalami tekanan dan penyiksaan, sehingga akhirnya mereka memberikan pengakuan yang memberatkan diri mereka sendiri. Pengakuan tersebut kemudian menjadi bagian penting dari proses pembuktian di pengadilan.

Pada Tahun 1977, Pengadilan Negeri Bekasi, menjatuhkan hukuman  pada Sengkon 12 tahun penjara, dan Karta 7 tahun penjara. Putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Dengan demikian, kedua orang tersebut harus menjalani hukuman penjara meskipun sejak awal mereka menyatakan tidak bersalah.

Ketika Sengkon dan Karta berada di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, mereka bertemu dengan seorang narapidana bernama Gunel. Gunel ternyata masih mempunyai hubungan keluarga dengan Sengkon. Suatu ketika, Gunel mengakui bahwa dialah sebenarnya yang melakukan perampokan dan pembunuhan terhadap Sulaiman dan Siti Haya,  bersama beberapa orang rekannya.Gunel merasa iba  dan merasa bersalah melihat Sengkon harus mendekam di penjara karana perbuatan yang tidak dilakukannnya.

Tulisan Terkait
Berita Lainnya

Pengakuan Gunel kemudian ditindaklanjuti . Polisi melakukan penyelidikan  dan Gunel bersama rekan-rekannya ahirnya diadili  dan Pada Tahun 1980 Gunel dijatuhi hukuman 12 tahun penjara.  Persoalannya adalah putusan terhadap Sengkon dan Karta telah berkekuatan hukum tetap.Pada waktu itu, mekanismePeninjauan Kembali (PK) dalam perkara pidana belum ada.

Berarti Sengkon dan Karta,  tidak mungkin dibebaskan karena hukum sebagai dasar hukumnya tidak ada. Dalam kata lain, kepastian hukum dikalahkan oleh keadilan.

Namun setelah kasus ini mendapat perhatian luas dari  masyarakat dan kalangan hukum, Mahkamah Agung mengambil langkah penting. Ketua Mahkamah Agung waktu ini Oemar Seno Aji, segera menerbitkan PERMA No. 1 Tahun 1980 mengenai Peninjauan Kembali putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Akhirnya pada 3 November 1980, keduanya dibebaskan.

Bagaimana nasib mereka setelaah dibebaskan ?

Ternyata nasib mereka setelah dibebaskan justru jauh lebih menyedihkan daripada kisah mereka ketika mereka di penjara.

Mereka memang berhasil memperoleh kebebasan, tetapi tidak berhasil  memperoleh keadilan secara utuh.

Setelah dibebaskan mereka tidak tinggal diam. Dengan bantuan penasihat hukum (pengacara H. Sumrah dan Murtani), mereka mengajukan gugatan perdata terhadap Pemerintah Republik Indonesia. Gugatan tersebut didaftarkan di PN Jakarta Pusat 12 September 1982, dan menuntut Ganti rugi materiil, Ganti Rugi immateriil, masing-masing sebesar Rp 50 juta. Pada 14 Juli 1982 PN Jakarta Pusat memutuskan menolak seluruh gugatan Sengkon dan Karta. Alasan pokoknya adalah ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata mengenai perbuatan melawan hukum tidak dapat diterapkan terhadap kesalahan hakim dalam menjalankan tugas peradilan. Akibatnya mereka tidak memperoleh ganti rugi yang dituntut dari negara.

Bagaimana nasib mereka setelah itu ? Kehidupan mereka tidak kembali normal, Sengkon mengalami penyakit TBC dikaitkan dengan kondisi selama menjalan tahanan, ia meninggal pada tahun 1988. Karta meninggal pada tahun 1982 akibat tertabrak truk. Keduanya meninggal tanpa memperoleh konpensasi atas penderitaan dan kerugian yang mereka alami.

Terakhir yang perlu saya tulis dalam kisah Sengkon dan Karta ini adalah

kalau negara bisa menghukum seseorang walaupun  dengan  bukti-bukti yang dipaksakan oleh  aparat dan pengadilan, mengapa negara  tidak bisa  bertanggung jawab  memberikan ganti rugi ketika kesalahan aparat dan pengadilan jelas-jelas  terbukti ?

Itulah persoalan besar negara hukum yang diwariskanoleh kasus Sengkon dan Karta.

Seorang penyair dari Riau menulis kisah muram Sengkon dan Karta sebegai berikut :

                Ternyata kegetiran yang mengepung diri/ adalah wajah-wajah muram negeri ini/Sengkon

                Inilah wajah kiita yang murung/ketika bibir tak mampu melahirkan senyum/juga kata-kata

                Dan bilakah menjelma dalam dadaku/yang kini tinggal    k e r a n g k a ?

                 (Sajak Karta kepada Sengkon,Matahari Malam Matahari  Siang,  Husnu Abadi, 1982)

Buku Yang Reflektif.

Sengaja saya harus berkisah tentang Sengkon dan Karta, sebelum menyentuh buku yang akan kita bicarakan ini. Karena kisah itu begitu menyentuh, menyentuh soal kepastian hukum dan menyentuh rasa keadilan yang paling dalam. Persis seperti yang dikatakan oeh Prof. Dr. Ni’matul Huda, seorang guru besar hukum tata negara pada UII Yogyakarta,   dalam kata pengantarnya yang menyatakan bahwa dominasi legal positivism dalam tradisi hukum modern telah memberikan sumbangan besar terhadap kepastian dan stabilitas normatif. Namun positivisme juga membawa konsekuensi epistemologis: hukum direduksi menjadi teks, prosedur, dan otoritas formal, sementara dimensi moral, naratif dan eksistensial manusia sering kali ditempatkandi pinggiran. Hukum menjadi sahih, tetapi kerapkali terasa asing: benar secara formal, namun sunyi dari makna  kemanusiaan.

Buku Fiksi dan Fakta Reflektif dalam seni berhukum:  Melampaui Legal Positivsm bukan hanya sebuah karya ilmiah, tetapi juga sebuah ajakan kontemplatif . Ia mengundang pembaca untuk berhenti sejenak dari rutinitas penalaran normatif, dan merenungkan kembali relasi antara hukum, keadilan, dan kemanusiaan. Semoga buku ini dapat memperkaya wacana keilmuan hukum, sekaligus  menumbuhkan kesadaran bahwa hukum pada akhirnya adalah bahasa moral manusia dalam mencari keadilan yang bermakna. 

Buku ini terdiri dari 9 bab : Pantaskah Kita Berhukum;  Kisah Papan Carneades: Ketika Hukum diuji di Ambang  Kemanusiaan; Kisah si Tua Pencuri Roti; Kisah Nenek Minah: Pencari Keadilan; Legenda Kerajaan Emas Sang Dolios Magnanimus; Bharatayudha: Perang Hukum dan Takdir Negara; Hukum dan Keadilan dalam Teori; Menilik Sejenak Restorative Justice di negara Norwegia dan Belanda; Ius Constitutum dan Ius Constituendum di Negeri  Awan:

Dalam 9 bab itu, memang terdapat kisah-kisah hukum, seperti yang telah saya mulai dengan Kisah Kasus Hukum Sengkon dan Karta diatas, seperti Kisah Si Tua Pencuri Roti, Kisah Nenek Minah  namun Dr. Henni tak berhenti pada kasus-kasus  kisah semata, aspek teori pun ia hidangkan dalam bukunya itu.

Penulis buku ini cukup lihai dalam  menggunakan pilihan bahasa dalam setiap uraiannya apalagi sejumlah bab yang diiringi semacam narasi puisi. Dalam Bab 2: Kisah Papan Carneades, sang penulis menulis narasi itu, ini dia:

Akulah Carneades itu !

Di tengah laut, hukum kehilangan maknanya

Di daratan, hukum harus menemukan kembali kemanusiaannya

Kutemukan dalam persimpangan antara norma dan bisikan nurani

Hukum pidana menemukan maknanya yang utuh dan tegak

Hukum sebagai alat kekuasaan yang haus dengan sebuah pengakuan dangkal

Kehadirannya dinanti dan diusahakan dengan jujur

Hadirnya sebagai seni yang menjaga keadilan di dunia

Yang hakikatnya tidak pernah sepenuhnya adil

Hukum adalah seni menimbang

Bukan sekedar membaca pasal

Kekosongan hukum bukan alasan untu ketidakadilan

Di ujung daratan, hakim adalah penjaga nilai

Bukan penjaga teks semata

Buku ini secara keseluruhannya berusaha mengguh dunia hukum, supaya segera menambah wawasannya untuk tidak semata membaca teks semata. Artinya ada prinsip keadilan yang harus menjadi prinsip utama seperti yang ada dalam kalimat setiap putusan hakim : Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanaan Yang Maha Esa.

Buku ini memang menyodorkan tentang mazhab baru atau gerakan baru dalam dunia hukum, yang dikenal dengan Restorative Justice (Pemulihan Keadilan). Sebelumnya dunia hukum pidana terpaku bahwa yang penting dalam hukum pidana adalah pembalasan yang berorientasi pada penghukuman dimana pelaku menjadi perhatian utama (Keadilan Retributif)

 

Restorative Justice. Lalu apa itu sebetulnya Restorative Justice. Istilah ini memang perlu dijelaskan apalagi bagi masyarakat awam. Restoratibe berarti memulihkan atau memperbaiki. Justice berati keadilan. Jadi RJ berarti keadilan yang memulihkan.  Pengertiannya adalah suatu pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang lebih mengutamakan pemulihan keadaan, kerugian korban, dan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana , dari pada semata-mata menjatuhkan hukum kepada pelaku.

Dengan kata lain, hukum tidak hanya bertanya “ Bagaimana menghukum pelaku” tetapi juga bertanya bagaimana korban dapat dipulihkan dan bagaimana hubungan antara pelakudengan korban dapat diperbaiki.

Misalnya saja terjadi kasus pencurian. Seorang pemuda mencuri motor milik tetangganya. Dalam sistem peradilan pidana konvensional:

Pelaku ditangkap polisi, Pelaku diperiksa dan diproses secara hukum, Jaksa melakukan penuntutan, Hakim menjatuhkan hukuman berdasarkan hukum pidana.

Namun melalui pendekatan RJ penyelesaiannya dapat ditempuh  dengan :

Pelaku mengakui kesalahannya;  Pelaku meminta maaf pada korban; Pelaku bersedia mengganti kerugian; Korban menerima permintaan maaf dan penyelesaian secara sukarela;  Para pihak mencapai kata kesepakatan.

Tujuan RJ mempunyai tujuan yang penting yaitu Melindungi kepentingan hukum korban. Korban memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialaminya. Mendorong tanggung jawab Pelaku. Pelaku tidak sekedar menjalani hukuman, tetapi harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Memulihkan hubungan sosial antara korban dan pelaku, keluarga, dan masyarakat.Mengurangi penggunaan pidana penjara terutama untuk perkara tertentu yang memenuhi persyaratan keadilan restorative. Ungkapan yang menarik dalam dunia Restorative Justice adalah  Justice is not merely about punishing the offender, but also about healing the harm (Keadilan bukan semata-mata menghukum si pelaku, tetapi juga meneymebuhkan kerugian yang dtimbulkannya)

Buku Dr. Heni ini enak dibaca dan perlu, terutama bagi kalangan hukum dan awam yang ingin mengetahui tentang refleksi seorang Doktor Hukum Pidana dalam menyelami perkembangan baru dalam abad ini. Apalagi buku ini memberikan contoh JR ini di negara seperti Norwegia dan Belanda, yang ternyata memberikan dampak signifikan dalam penurunan pelaku kejahatan.

Sedikit CV sang penulis buku. Beliau adalah pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, berjabatan Lektor Kepala (Profesor Madya)  yang menamatkan jenjang S1 dan S2 di Universitas Islam Riau, sedangkan S3 di Universitas Islam Bandung. Kini menjabat Kaprodi Magister Ilmu Hukum UIR.  Sejumlah artikel ilmiahnya menembus jurnal ilmiah nasional dan international, aktif mengikuti seminar baik dalam dan luar negeri. 

Penulis adalah Pengajar di Fakultas Hukum UIR, dan kini sebagai Penasehat Utama Perhimpunan Penulis SATUPENA Provinsi Riau. Tahun 2026 ini menerima penghargaan dari Perhimpunan Ilmuwan Pesisir Selat Melaka  (PIPSM) sebagai Tokoh Ilmuwan Pesisir Selat Melaka 2026 .

 

Berikan Tanggapan

Alamat surel anda tidak akan dipublikasikan