Kepala Daerah Dan Forkompida Siak Tunggangi Mobil Dinas Senilai Rp. 4,6 Miliar

 Siak,-Usai dilantik Juni lalu, Bupati dan Wakil Bupati Siak menunggang mobil dinas baru beserta tiga unsur forum komunikasi pimpinan daerah dengan mobil merk Toyota Fortuner VRZ tipe terbaru yang kelimanya senilai total Rp4,6 miliar.

Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak, Romy Lesmana mengaku mobil dinas lama Bupati, Wabup serta unsur Forkompida sudah tidak layak digunakan. Oleh karena itu, Pemkab Siak membuat pengadaan barang tersebut untuk menunjang mobilitas para pimpinan daerah.

“Yang lama itu sudah sering-sering rusak, wajarlah sudah dipakai lebih dari tujuh tahun. Biaya pemeliharaannya sudah tak cocok lagi, mahal makanya lebih baik ganti baru,” kata Romy membenarkan, Rabu.

Romy menerangkan, mobil dinas yang baru itu berjumlah lima unit Toyota Fortuner warna hitam tipe terbaru tahun 2021. Pengadaan mobil dinas itu selesai pada Juni dan diserahkan usai pelantikan Bupati dan Wabup Siak dengan proses tender cepat.

Pemenang tender yang tertera di LPSE yaitu PT Agung Automall, Jakarta. “Itu sudah selesai tendernya, mobil itu untuk Pak Bupati dan Wabup, semua Muspida juga dapat tu Pak Kajari, Pak Dandim dan Kapolres,” ujarnya.

Selain itu, Romy juga mengatakan Pemkab Siak juga membuat pengadaan mobil ambulans untuk masyarakat secara E-Katalog. Namun ia lupa berapa unit dan rincian anggarannya.

Hal ini banyak menuai kritikan, masyarakat menilai pimpinan daerah tidak etis dalam mengambil keputusan, meskipun pengadaan mobil dinas merupakan hak kepala daerah. Contohnyamobil dinas baru Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat senilai Rp2,9 miliar masih saja disoroti dan akhirnya dikembalikan.

Namun ternyata ada yang lebih fantastis dari itu, padahal kondisi perekonomian masyarakat tengah sulit akibat terdampak pandemi COVID-19. Semestinya keputusan itu betul-betul melihat asas manfaatnya, apalagi saat ini masih banyak fasilitas kesehatan yang perlu diperbaiki demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus upaya penanganan COVID-19.

“Sebenarnya kami tidak marah, kalau itu butuh ya kita dukung, agar pak Bupati dan pimpinan lainnya bisa bekerja dengan maksimal dan cepat tanggap dengan persoalan masyarakat. Cuma alangkah baiknya pemerintah saat ini fokus dalam penanganan,” katasatu tokoh masyarakat sekaligus pemerhati, Said Dharma Setiawan.

Terlebih lagi saat ini saja masih banyak fasilitas kesehatan yang belum mumpuni, harusnya dialokasikan dulu untuk hal-hal yang urgendan prioritas. “Meski itu adalah hak kepala daerah, namun setelah ketok palu di DPRD dan dianggarkan, maka terserah kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk membeli atau memakainya,” imbuh Said.(Antarariau)

Berikan Tanggapan

Alamat surel anda tidak akan dipublikasikan