Esai : Kasus Kerumunan di NTT Suatu Tinjauan Hukum Oleh M. Husnu Abadi

CATATAN M. HUSNU ABADI:

KASUS KERUMUNAN DI NTT SUATU TINJAUAN HUKUM

Pengantar :
Dalam diskusi webinar, Jumat, 5 Maret 2021, yang diselenggarakan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Provinsi Riau,  M. Husnu Abadi, S.H., M.Hum. Ph.D. (PMIH UIR)  bersama Dr. Erdianto Effendi, S.H., M.H. (PMIH UNRI)  dan Prof. Dr. Galang Asmara SH MH (UNRAM Mataram), bertindak sebagai nara sumber. Webinar dipandu oleh M. Sahal, S.Si.,  Msi.  Berikut ini catatan tertulis Prof. Madya Husnu Abadi. Semoga ada manfaatnya bagi pembaca Tirastimes (Hendrik Subagio.)

1. Kerumunan massa di tengah pandemi covid 19, telah menjadi isu hukum, sehubungan dengan berbagai kasus: kasus Habib Rizik, yang tengah diadili (kerumunan di Petamburan dan Megamendung) walau telah didenda 50 juta rupiah  sesuai dengan peraturan, namun sisi pidananya terus menjadi target penegakan hukum; kasus kerumunan di sebuah hotel/kolam renang di Medan, kasus kerumunan dalam  proses pencalonan dalam Pemilukada di Solo, yang penegakan hukum tidak berjalan sama sekali, karena penilaian subyektif dari para penegak hukum.   Pada pekan yang lalu, dalam kunjungannya ke NTT, Presiden Djoko Widodo, mengundang kerumunan massal, karena diduga memang direncanakan  sedemikian rupa,  dan Presiden  dengan menggunakan masker,  membagi-bagikan cendera mata, kepada publik, yang hal ini semakin mengundang kerumunan itu menjadi  semakin rapat dan dekat. Hadiah atau cenderamata yang dibagikan Presiden, tampaknya telah menjadi tradisi/kebiasaan, dan telah dilakukan berkali-kali, seperti di Bogor dan tempat lainnya.   Adanya perbedaan perlakuan, terhadap Habib Rizik dan terhadap Presiden Djoko Widodo, Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Islam , melaporkan kasus kerumunan massa di masa pandemi Covic 19, sebagai sebuah perbuatan melawan hukum, ke Bareskrim Polri. Namun Polri tidak bisa menerimanya, dengan alasan tidak ada pelanggaran peraturan /hukum di dalam kerumunan itu.  Khusus untuk masalah kasus kerumunan di NTT itu, bisa diajukan beberapa pertanyaan untuk menentukan apakah di sana ada perbuatan melawan peraturan yang ada dalam masa pendemi Covic 19 ini: apakah rakyat sudah diberitahu akan datangnya seorang Presiden? Apakah rakyat juga sudah diberi tahu  dimana lokasi kunjungan Presiden itu?  Apakah Presiden sudah mengetahui akan adanya kerumunan itu ? apakah Presiden telah mempersiapkan sesuatu untuk pemberian hadiah bagi Rakyat yang berkerumunan itu?  Apakah Presiden memang menginginkan terjadinya pertemuan dengan rakyat dan untuk itu telah menyiapkan sejumlah hadiah ? 
   
2. Prof. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa laporan GPI ke Bareskrim itu, salah alamat, seharusnya GPI melaaporkannya ke DPR atau MPR. Hal ini mengandung arti bahwa  perbuatan kejahatan/pidana  yang dilakukan oleh Presiden hanya bisa proses penegakan hukumnya oleh lembaga politik, dan bukan lembaga hukum.    Hal ini mengandung arti bahwa perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh Presiden selalu membuka kemungkinan untuk dilakukannya aproses impeachment.
   
3. Perbuatan hukum atas nama jabatan, dalam teori HAN, memang dapat dimintai pertanggungan jawabannya kepada Jabatan dimaksud dan tidak dapat dikenai pada pribadi yang memegang jabatannya.  Keputusan Presiden mengangkat seseorang sebagai hakim konstitusi yang tidak memenuhi prosedur, dapat digugat di peradilan di PTUN, dan jabatan Presiden sangat terbuka untuk digugat. Bagaimana dengan perbuatan lainnya, seperti pada kasus kerumunan itu, apakah jabatan Presiden dapat dimintai pertanggungan jawabannya? Kalau dapat rezim hukum apa yang dapat menindaknya? Hukum Adminsitrasi kah? PTUN atau PN kah ?  Tetapi lain soalnya, bila perbuatan itu menyangkut perbuatan korupsi, suap, pidana, konsumsi narkoba, berzina,  dan lain-lain dimana pertanggungan jawabnya harus dilepaskan dari Jabatan, dan pertanggungan jawaban harus secara pribadi. Jabatan presiden tak mungkin melakukan korupsi, menerima suap, mengkonsumsi narkoba, berbuat zina.  
   
4. Dalam kasus hukum yang dialami Presiden Korsel (2013-2017), Park Heun-hye,   dimana dirinya terseret kasus PMH yang dilakukan oleh rekannya (bernama Choi Soon-sil) dan kemudian gelombang protes terjadi dan mengakibatkan Presiden dimakzulkan  oleh Parlemen (2017—dan kemudian Mahkamah Konstitusi memberikan pembenaran), dan kemudian dia diadili dalam peradilan biasa,  setelah ybs telah tidak menjabat Presiden (dihukum 20 tahun penjara oleh putusan Pengadilan Tinggi Korsel   /kompas.com 14 Jan. 2021) . Perdebatan dikalangan ahli juga sangat dinamis, tentang apakah ada  kemungkinan adanya PMH yang dilakukan oleh Presiden, dan diproses diperadilan, selama dia menjabat Presiden, atau yang kedua, seseorang itu harus dilepaskan lebih dulu  jabatan Presidennya, barulah kemudian dia diadili, sebagai seorang yang sudah tidak memegang jabatan presiden.
   
5. Sumpah seorang Presiden,  berbunyi, demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden RI dengan sebaik-baiknya  dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa.    Dalam UUD 1945 (Pasal 7b) , dinyatakan bahwa PMH sang Presiden, berupa: pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, ataupun perbuatan tercela,  dan /atau pendapat bahwa Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden, haruslah terlebih dahulu menjadi pendapat DPR, dan harus dimintakan kepada MK untuk memprosesnya dan mengadilinya, dan bilamana MK membenarkan pendapat DPR, maka DPR dapat meminta MPR untuk memutus: pemakzulan atau tidak. Persoalannya sekarang, bilamana kasus ini dibawa ke DPR, apakah DPR akan menjadikannya untuk menjadi keputusannya. Melihat konfigurasi politik yang ada hari ini (5/3), nampaknya taklah ada kekuatan politik di DPR yang berghairah untuk  menggoyang Presiden. Namun jalan yang ditempuh untuk memproses PMH oleh Presiden, yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan tercela.  (Penagasan  MENKOPOLHUHAM, MENDAGRI:  rakyat harus patuh, kerumunan harus dijauhi, pemerintah TAK SEGAN-SEGAN akan menegakkan hukum tanpa pandang bulu, covid 19 masih nyata, vaksinasi harus digalakkan, kepala daerah harus serius menangani wabah ini,   semuanya ini sangat kontradiktif dengan perilaku Presiden, yang menjadi kasus itu).
   
6. Dalam ketentuan tentang syarat calon Presiden (UU Pilpres),  salah satu syarat calon Presiden adalah tidak pernah melakukan perbuatan tercela, yaitu  perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, norma adat antara lain mabuk, pecandu narkoba dan zina. (UU 23/2003, tentang Pilpres, pasal 6 butir j  dan penjelasannya —lihat juga UU 42/2008 tentang Pilpres, dimana tak ada lagi penjelasan atas klausul perbuatan tercela. Sedang UU 7/2017 tentang Pemilu, klausul persyaratan Presiden tentang tidak pernah melakukan perbuatan tercela, tidak ada lagi.)
   
7. Pada kasus terhadap presiden Andrew Jonshon, dimana alasan impeachment mencakupaspek pelanggaran HTN dan HAN, seperti pelanggaran sumpah jabatan Presiden. Salah satu dari dua pasalimpeachment atasnya, adalah mengenai pemberhentian yang tidsak sah terhadap Stanton (Secretary of War) yang dianggap pelanggarab terhadap Tenure of Office Act, serta tuduhan terhadap presiden yang melakukan tindakan dan ucapan yang tidak TERPUJI  pada Congress.  Tuduhan impeachment terhadap presiden Richard M. Nixon, obstruction of justice, abusing of power, serta contempt of congress. Dalam kasus terhadap Bill Clinton,  di samping tuduhan yang mengandung unsur pidana  perjury in grand jury (sumpah palsu di depan juri agung),  dan obstruction of justice ( menghambat peradilan), juga termasuk tuduhan kerena Presiden dianggap memberikan respon yang tidak layak atas pertanyaan tertulis dari Committee of Judiciary. Dari seluruh impeachment di AS tuduhan terhadap pelanggaran sumpah jabatan menjadi tuduhan yang paling utama dan pertama. (Hamdan Zulfa: 2005; 66-67)
   
8. Penilaian sebagai perbuatan tercela, atau PMH lainnya, memang mau tak mau akan diperdebatkan dalam lembaga politik DPR, dan tentu saja sangat mustahil mengharapkan kaasus ini akan menjadi agenda DPR saat ini. Namun, tentu saja pelaporan kasus ini ke DPR akan menjadi warning, dari rakyat banyak (apalagi kalau rakyat semakin massiv  yang ikut  melaporkan hal itu), kepada semua penyelenggara negara ini, untuk tidak mengangkangi kebijakan pembasmian wabah , sebab pastilah hal itu  akan dinilai sebagai pengabaian atas kebijakan negara yang telah dibuatnya  sendiri. Kontra produktif?  Pengabaian? Pelecehan ? Tercela kah ?  

Penulis adalah dosen Pascasarjana Program  Ilmu Hukum UIR (PMIH), Anggota Bidang Kerjasama Pimpinan Pusat  APHTN 2021-2025, Ketua Bidang Hukum dan Kebudayaan  MPW ICMI Riau.