Pekanbaru-Tirastimes: – Kejaksaan tinggi (Kejati) Riau akan melakukan penindakan terhadap korporasi perkebunan kelapa sawit yang melakukan pengelolaan lahan secara ilegal. Kejati juga akan menindak Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang melakukan potongan harga Tandan Buah Segar (TBS) milik petani secara sepihak.
Hal ini terungkap dalam diskusi publik dengan tema “Problematika Perkebunan kelapa sawit rakyat di Riau, tantangan dan harapan di tahun 2023” yang ditaja Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Riau bersama Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Selasa (27/12/2022) di Mabest Kopi, Pekanbaru.
Dalam diskusi publik yang dipandu Wakil Ketua Organisasi JMSI Riau Satria Utama Batubara hadir sebagai narasumber Kajati Riau Dr Supardi SH MH diwakili Kordinator Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Fauzy Marasa Besy SH MH, Kadis Perkebunan Riau diwakili Bidang Produksi Fera Virginati SHut MM, Sekretaris DPP APKASINDO Dr (Can) Rino Afrino ST MT, dan dari Dosen Fakultas Pertanian UIR Dr Ir Saipul Bahri MEc.
Ketua JMSI Riau H Dheni Kurnia yang diwakili Wakil Ketua Bidang Pendidikan Fakhrunnas MA Jabbar saat membuka diskusi menyampaikan, JMSI merupakan organisasi perusahaan pers media siber, yang memayungi 147 perusahaan pers siber di Riau.
“Kegiatan diskusi publik yang ditaja JMSI Riau merupakan kegiatan rutin mengangkat isu nasional. Kesimpulan dalam acara ini akan dibuat menjadi makalah dan disampaikan kepada Gubernur Riau dan instansi terkait, sebagai masukan kepada pemerintah,” kata Fakrunnas.
Kordinator Aspidsus Kejati Riau Fauzy Marasa Besy SH MH dalam pemaparannya menjelaskan, berdasarkan instruksi Kejaksaan Agung, Kejati Riau sudah membentuk tiga Satgas. Pertama, Satgas mafia tanah, kedua Satgas mafia pupuk dan ketiga satgas perekonomian.
Tulisan Terkait
Berita Lainnya
“Saat ini tim Kejati Riau sudah masuk dalam pengawasan pengelolaan lahan dan hutan serta penetapan harga TBS. Kejati Riau akan melakukan penindakan terhadap korporasi perkebunan dan pabrik sawit yang bermain-main dengan penetapan harga TBS,” ujar Fauzy Marasa Besy.
Bidang produksi Disbun RiauFera Virginati dalam pemaparannya menjelaskan, perkebunan kelapa sawit milik petani di Riau mencapai 1,6 juta hektar dari total luasan 2,8 juta kebun sawit di Riau. Setiap tahun puluhan ribu hektar kebun rakyat diusulkan peremajaan lewat program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) menggunakan biaya dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Namun program PSR itu tidak bisa berjalan sesuai yang diharapkan karena terbentur Permentan. “Bahkan, pada tahun 2022 ini, nol jumlah PSR yang diajukan Pemrov Riau untuk peremajaan atau replanting kebun sawit petani di Riau,” ujar Fera.
Sementara itu dari jumlah 287 perusahaan pabrik kelapa sawit (PKS) di Provinsi Riau, sebanyak 136 PKS tanpa memiliki kebun sawit dan mereka melakukan bisnis pengelolaan TBS kelapa sawit milik petani. “Dan, hanya 15 perwakilan perusahaan PKS yang hadir dalam penetapan harga TBS setiap dua Minggu,” ujar Fera.
Sekjen DPP APKASINDO Dr Rino Afrino ST MT di kesempatan yang sama memaparkan kalau pihaknya terus memperjuangkan nasib petani sawit di Indonesia, mulai dari jaminan bibit sawit yang ditanam petani dari bibit unggul sampai dengan memperjuangkan PSR serta harga TBS milik petani.
“Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 77 Tahun 2020 sejatinya menjamin harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit produksi swadaya agar mendapatkan harga jual yang wajar. Namun sampai saat ini masih banyak persoalan petani sawit yang dirugikan oleh pihak korporasi,” ujar Rino.
Sementara akademisi Pertanian dari Universitas Islam Riau (UIR) Dr Ir Syaiful Bahri menyampaikan, jika persolan petani sawit di Riau dapat disikapi oleh instansi terkait, maka tidak ada lagi kemiskinan di Riau.
“Sebab sawit adalah barometer perekonomian Riau. Saat harga sawit anjlok, maka hampir semua sektor kehidupan di Riau terdampak. Mal-mal sepi, pembayaran uang kuliah mahasiswa jadi terganggu. Begitupun dengan bisnis leasing, banyak kredit kendaraan yang macet. Itu hanya sebagian kecil contoh betapa dahsyatnya dampak dari perkebunan sawit di Riau jika mengalami masalah, baik harga TBS yang anjlok maupun kenaikan harga pupuk,” terangnya (matapers/wd)