ESAI : Ulasan Buku Musdah Mulia (Bagian Kedua)

Perbincangan Buku: Muslimah Reformis
DARI PERSOALAN KELUARGA SAMPAI AGENDA PERUBAHAN POLITIK HUKUM


Oleh : M. HUSNU ABADI

Catatan Redaksi: Pada 10 Desember 2020, Kamis, telah diselenggarakan sebuah diskusi (Daring) tentang buku  berjudul: Muslimah Reformis, karya Prof. Dr. Musdah Mulia, dosen pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang diselenggarakan oleh yayasan Indonesian  Conference on Religion for Peace (ICRP), sebuah Yayasan yang dirikan oleh Gus Dur berssama tokoh masyarakat lintas agama. Narasumber yang berbicara dalam acara itu adalah: M. Husnu Abadi, Ph.D. Dosen Fakultas Hukum UIR dan sastrawan Riau, Pendeta dr. Pricilla T. Tangel ( Ketua Komisi Pelayanan Pemuda Sinode GMIM, Menado), A. Fortunatus Tanias (Pemuda dari Persatuan gereja Indonesia-PGI), Pendeta Dr. Ira Mangalilo ( Dosen Pascasarjana Universita Kristen Atma Wacana, Kupang) dan Prof. Musdah Mulia, sebagai penulis buku. Makalah yang ditulis oleh M. Husnu Abadi, PH.D. ini akan kami muat secara bersambung. Semoga bermanfaat.

Redaksi TT Hendrik Soebagio.

BAGIAN KEDUA (HABIS)

(3)         

Dalam Bab 5, yang khusus berbicara mengenai demokrasi, diuraikan tentang bagaimana demokrasi bermula, kriteria demokrasi, apakah demokrasi sejalan dengan Islam, Pancasila landasan demokrasi,  bagaimana wujud politik Indonesia berdasarkan Pancasila, bagaimana mengukur kondisi demokrasi Indonesia secara obyektif.

Disini buku MR menggaris bawahi  akan makna bahwa negara berdasar  Pancasila haruslah bersifat netral terhadap semua penganut agama dan kepercayaan, menolak segala bentuk penyeragaman dalam kehidupan beragama, NKRI tidak boleh dinodai pikiran sektarian dan tidak boleh berubah menjadi negara teokrasi, negara harus mengutamakan terwujudnya masyarakat sejahtera dan cerdas.  Ketika menjelaskan wujud politik berdasar Pancasila,  MM menulis …

demokrasi dimaknai sebagai ruang kebebasan berekspresi bagi politik-politik aliran yang bersembunyi dan dibungkam pada masa represif Orde Baru. Persoalan krusialnya adalah kehadiran politik aliran pada masa demokrasi justru berhadap-hadapan dengan Pancasila sendiri. Realitas tidak dapat terhindari akibat penyelewengan besar-besaran yang dilakukan Orde Baru terhadap praktek ideologisasi pembangunanisme yang berlabel Pancasila. Masifnya politik identitas yang bersemangat sektarian justru mengarah pada anti Pancasila, anti demokrasi dan anti pluralisme. Kondisi ini diekspresikan  melalui bermunculannya Peraturan Daerah bertendensi syariah di era otonomi daerah yang dipandang sebagai antitesis atas heavy state pada masa represif  Orde Baru . Fenomena bom bunuh diri dan aksi sepihak, kekerasan antar kelompok kepercayaan dengan simbol agama mengalami grafik yang signifikan  mengancam kehidupan demokrasi.  

(Musdah: 2020; 227)

Frasa yang saya kutip di atas, ingin saya beri catatan sebagai berikut, khususnya yang berkenan dengan  pembinaan hukum nasional serta kebijakan hukumnya, masa lalu dan kini. Sejak disahkannya UUD 1945 pada 18 Agustus 1945, maka pertanyaan yang muncul, hukum apakah yang diberlakukan pada masa Indonesia merdeka ? Hal ini dijawab melalui Aturan Peralihan Pasal II: Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Peraturan jaman Jepang, memberlakukan hukum Belanda (Bagir Manan: 2012; 37). Dengan demikian hukum yang berlaku zaman penjajahan Belanda, diberlakukan untuk menjadi hukum nasional, hukum nasional yang bersumberkan UUD 45 dan Pancasila. Hukum zaman penjajahan Belanda adalah hukum tertulis (KUHP, KUHD, KUH Perdata) ditambah Hukum Adat dan Hukum Islam. Dengan demikian ketiga sumber hukum ini, secara sah,  diangkat diberlakukan    menjadi hukum nasional, ius constitutum (Sunaryati: 2009; 19).       

Berikan Tanggapan

Alamat surel anda tidak akan dipublikasikan