Esai : Pancasila 22 Juni – Oleh M. Husnu Abadi, Ph.D.

PANCASILA  22 JUNI

Oleh  M. Husnu Abadi,  Ph.D.
Dosen Fakultas Hukum  & Program Magister Ilmu Hukum UIR

Apakah hari ini, 22 Juni, boleh juga diperingati sebagai hari lahir Pancasila?  Sebetulnya jawaban atas pertanyaan ini sangat tergantung dari bagaimana seseorang memaknai keputusan Presiden RI No. 24 Tahun 2016  tentang Hari Lahirnya Pancasila 1 Juni itu. Semasa Orde Baru, peringatan yang berkenaan dengan Pancasila adalah pada 1 Oktober, sebagai hari Kesaktan Pancasila,  sebagai respon atas dibunuhnya secara kejam    6 jenderal pimpinan Angkatan Darat dan 1 perwira menengah di Jakarta, ditambah dengan 2 pamen di Yogyakarta. Mereka dibunuh oleh sebuah gerakan kudeta yang dilakukan oleh Gerakan 30 September/PKI.  

Pada masa orde ini, dianut satu jalan pikiran, bahwa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar negara itu dirumuskan dalam sebuah naskah agung yang bernama Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, dimana rumusannya  itu telah disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945. Dengan demikian, bilamana hendak diperingati hari lahirnya Pancasila, maka sangatlah tepat bilamana tanggal 18 Agustus 1945 itu dan bukan yang lain, sebab Pancasila yang dirumuskan pada tanggal itulah yang merupakan rumusan resmi dari Pancasila.

Namun, rezim berubah, dan pilihan politik telah menetapkan 1 Juni sebagai hari Lahir Pancasila. Prof.  M. Mahfud MD, sebagai akademisi dan sekaligus politis,  memberi uraian yang cukup komprehensif dengan  pengertian yang lebih luas dari penatapan 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila  itu. Ketika ia berbicara di depan Kongres   Perhimpunan Keluarga Besar (Alumni)  Pelajar     Islam Indonesia (PKBII) di Jogyakarta, 15 November 2019, menyatakan bahwa tonggak 1 Juni 1945 haruslah  diartikan sebagai dimulainya proses pembicaraan, perdebatan  dan perumusan idiologi negara, falsafah negara, Philosofische  grondslag. Mereka yang berbicara pada persidangan BPUPKI masa sidang 1 (29 Mei- 1 Juni 1945= 4 hari) antara lain Soepomo, M. Yamin, Ki Bagus Hadikusumo, disamping Soekarno yang berbicara pada hari terakhir.

Soekarno dalam pidatonya itu menjelaskan lebih dulu tentang  arti suatu bangsa (nasionalisme,persatuan Indonesia), kemudian dilanutkan dengan peri kemanusiaa, kerakyatanatau demokrasi,   keadilan sosial, dan kemudian menguncinya dengan kepercayaan dan keyakinan bangsa ini pada Tuhan.  Lima prinsip itu dinamakan sebagai Pancasila, seperti yang disarankan oleh seorang sahabatnya yang ahli bahasa.   Walaupun demikian, Soekanro menawarkan juga ringkasan dari lima dasar itu menjadi Tri Sila dan kemudian juga menawarkan sekali lagi, dengan Eka Sila yaitu gotong royong.

Diantara masa sidang resmi ke 1 dan ke 2 (10-17 Juli 1945), yaitu pada tanggal 22 Juni 1945, 9 tokoh bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai aliran yaitu Soekano, M. Hatta, AA Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso,    A. Kahar Muzakkir, Agus Salim, Achmad Soebardjo, Wahid Hasjim, M. Yamin,  berhasil mencapai kesepakatan untuk merumuskan naskah perjanjian luhur yang kemudian disebut sebagai Piagam Jakarta, dimana di dalamnya terdapat rumusan dasar negara yaitu Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya , kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam  permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai tonggak ke 3 dari prosesi hari lahirnya Pancasila adalah tonggak 18 Agustus 1945, ketika PPKI mensahkan Pembukaan UUD 45 bersama batang tubuhnya, dimana rumusan Pancasila mengalami perubahan dalam sila pertamanya  (dan hal ini selalu menjadi perdebatan di kalangan tokoh bangsa), yaitu menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menghapus frasa dengan kewajiban menjalankan syariat islam pemeluk-pemeluknya.  

Dengan demikian, baik tonggak ke 1, ke 2, dan ke 3, haruslah dimaknai sebagai satu kesatuan ketika bangsa ini memperingati Hari Lahir Pancasila. Seandainya ada dari bangsa ini yang tetap ingin memperingati 22 Juni ini, sebagai bagian dari prosesi panjang  hari Lahirnya Pancasila, maka hal ini dapat dimengerti.  Demikian juga ketika bangsa ini memperingati  18 Agustus sebagai hari lahirnya Pancasila, sebagai rumusan resmi konstitusi,  pun dapat dipahami. 

Namun terdapat catatan mengenai 18 Agustus ini. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2008, tanggal 18 Agustus ditetapkan sebagai hari Konstitusi, mengingat pada tanggal itu merupakan hari kelahiran atau  Piagam kelahiran bangsa Indonesia, cita-cita Indonesia merdeka,  tujuan pembentukan pemerintah NKRI dan hari  lahirnya Dasar Negara Pancasila.  Peringatan Hari konstitusi memang penting mengingat isinya bukan semata soal dasar negara, tetapi juga berbicara tentang kedaulatan, bentuk negara republik, sistem pemerintahan presidensial,  perwakilan rakyat, kekuasaan kehakiman, hak asasi manusia dan lain-lain.

Sebagai catatan akhir, berkenaan dengan 22 Juni ini,  bahwa masalah dihapuskannya frasa  dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya,  menurut Mr. Moh Roem, bisa dipahami secara luas, bahwa masalah menjalankan syariat islam memanglah merupakan kewajiban umat Islam, karena yang mewajibkannya itu bukan negara, tetapi Allah swt. Negara dapat saja mengambil alih  apa   apa yang diwajibkan oleh syariat agama Islam yang bernilai universal seperti larangan mencuri,menyiksa,  membunuh,  korupsi, menyuap  dan disuap, memfitnah, merusak alan atau mencemari lingkungan, menjaga kebersihan.  Untuk syariat Islam yang bersifat ibadah seperti sholat, membaca Quran, puasa, naik haji, zakat,  negara  karena kewajibannya untuk memberikan pelayanan  kepada publik bersifat membantu, memfasilitasi tetapi tidak mewajibkan.  Adapun lainnya, dapat saja negara juga ikut serta  dalam merumuskan apa yang menjadi tuntutan agama Islam untuk menjadi kebijakan negara, sesuai dengan kesepakatan para  tokoh-tokoh bangsa dan negara ini, baik melalui regulasi ataupun melalui kebijakan lainnya.  Hal ini seperti yang dikatakan Soekarno, 1 Juni 1945, ketika menguraikan soal kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaran  perwakilan.   Artinya, perbincangan diantara kekuatan politik yang ada baik di parlemen maupun di supra struktur dapat saja mengadopsi sejumlah ajaran Islam sebagai kebijakan hukum dan kebijakan negara lainnya, berdasarkan musyawarah  mufakat.       

Pekanbaru, 22 Juni 2021.

Berikan Tanggapan

Alamat surel anda tidak akan dipublikasikan