(2)
Pembicaraan yang berkenaan dengan demokrasi dan hak asasi manusia, termasuk yang banyak diperhatikan dalam buku Muslimah Reformis (Bab 5: Mengapa Memilih Demokrasi, 49 h, Bab 6, 7, 8, dan 13 tentang Hak Asasi Manusia, sepanjang 134 h).
Tulisan Terkait
Berita Lainnya
Dipilihnya sistem demokrasi, oleh pemimpin bangsa ini sebagai sistem politik Indonesia merdeka, ternyata membawa masalahnya sendiri, yaitu tidak serta merta memberikan posisi yang setara pada kaum perempuan, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, politik. Kompetisi bebas seolah tak terhindarkan lagi, termasuk antara laki-laki dengan perempuan, di mana dalam banyak hal selalu menempatkan keunggulan pada laki-laki. Keadaan ini, kompetisi bebas ini, sebetulnya akan memberikan dampak postitif bagi gagasan yang diusung dalam buku MR ini (kesetaraan, poligami, kemimpinan dalam Rumah Tangga, peranan Wali).Mengapa ? Karena dalam hal tertentu, tanggung jawab dan peranan wanita mau tak mau tamil ke ranah publik, walaupun teks-teks agama tetap mempertanyakan hal itu.
Buku ini memang mencoba untuk mengungkapkan ketidak adilan lewat kacamata berbagai macam aturan seperti yang dirumuskan dalam berbagai covenan: penghapusan diskriminasi atas perempuan, penghapusan perdagangan perempuan dan anak. Namun nampaknya perlu diingat bahwa dalam penegakan HAM, khususnya yang merupakan kewajiban negara, terdapat yang menghendaki agar negara tidak ikut serta dan yang menghendaki negara harus aktif. Penciptaan lapangan kerja, perluasan kesempatan pendidikan, pelayanan kesehatan, merupakan bidang-bidang yang menghendaki negara bekerja: merencanakan, membeayai, melaksanakan, mengarahkan, dan harus menciptakan out put yang dikehendaki. Kegagalan negara dalam memenuhi HAM EKOSOb akan membuahkan berbagai masalah sosial ekonomi, terutama yang berekenan dengan nasib wanita seperti yang digambarkan oleh buku ini. Kegagalan negara ? Banyak pakar yang menilai bahwa negeri ini telah dikelola secara tidak sebenarnya, menghamba pada kehendak negara penghutang, lemah dalam bernegoisasi, kekayaan alam yang sebenarnya dapat mensejahterakan rakyatnya, terpaksa dibawa keluar.